Pasal I angka 1 (Pasal 1)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 12654 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 1 (Pasal 1) UU 4/2026

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 (kalimat pembuka))

  Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 1)

  1. Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 2)

  2. Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuan…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 3)

  3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 4)

  4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 5)

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 6)

  6. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 7)

  7. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 8)

  8. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang meng…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 9)

  9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 10)

  10. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiu…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 11)

  11. Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital adalah lembaga jasa keuangan aset kripto dan lembaga jasa keuangan aset keuangan digital selain aset kripto.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 12)

  12. Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto yang selanjutnya disebut LJK Aset Kripto adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor aset keuangan digital khusus…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 13)

  13. Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital selain Aset Kripto yang selanjutnya disebut LJK AKD selain Aset Kripto adalah lembaga yang melaksanakan kegiata…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 14)

  14. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 15)

  15. Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 16)

  16. Pasar Uang adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan:

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 17)

  17. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yan…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 18)

  18. Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 19)

  19. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 20)

  20. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 21)

  21. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 22)

  22. Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki ole…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 23)

  23. Rapat Umum Anggota Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUA adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha Bersama atau…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 24)

  24. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan peserta RUA.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 25)

  25. Direksi Usaha Bersama adalah organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 26)

  26. Dewan Komisaris Usaha Bersama adalah organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Undang-Undang ini, se…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 27)

  27. Proposal Perubahan Bentuk Badan Hukum yang selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang memuat data dan informasi berkaitan dengan rencana perubahan be…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 28)

  28. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 29)

  29. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan P…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 30)

  30. Usaha Jasa Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penye…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 31)

  31. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyeleng…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 32)

  32. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 33)

  33. Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 34)

  34. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun t…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 35)

  35. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataup…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 36)

  36. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 37)

  37. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Financial Holding Company) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP atau PSPT untu…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 38)

  38. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan mod…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 39)

  39. Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 40)

  40. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 41)

  41. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelan…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 42)

  42. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 43)

  43. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 44)

  44. Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat PUSK adalah LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lemb…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 45)

  45. Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conduct) adalah pengawasan terhadap perilaku PUSK dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, me…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 46)

  46. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis termasuk dalam bentuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh PUSK dan memuat klausul baku tentang isi, b…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 47)

  47. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat LAPS-SK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara Kons…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 48)

  48. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, k…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 49)

  49. Profesi Sektor Keuangan adalah bidang pekerjaan yang memberikan suatu jasa keprofesian di sektor keuangan yang memerlukan tingkat keahlian dan kualifikasi…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 50)

  50. Pelaku Profesi Sektor Keuangan adalah seseorang yang melakukan Profesi Sektor Keuangan.

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 51)

  51. Profesi Penunjang Sektor Keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri sektor keuangan untuk…

• Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 53)

  53. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi Pelaku Profesi Sektor Keuangan.

Masih ada 3 satuan anak di luar ringkasan di atas.

PDF naskah resmi, halaman 4