Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan:
a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah dan/atau kewajiban Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah;
b. melakukan penyertaan modal sementara;
c. menjual atau mengalihkan aset Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan Nasabah Debitur, pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan/atau kewajiban Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan nasabah kreditur, pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
d. mengalihkan manajemen Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain;
e. melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah lain;
f. melakukan pengalihan kepemilikan Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan/atau
g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak Bank yang mengikat Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal I angka 12 (Pasal 26) UU 4/2026
PDF naskah resmi, halaman 23
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.
Status di JDIH