Pasal I angka 103 (BAB XXIIB) — PENYELESAIAN PERKARA DI SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF
Pasal I angka 103 (Pasal 278M)
UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pada tahap penuntutan, penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan melalui:a. permohonan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya, dan/atau korban atau keluarganya; ataub. penawaran dari penuntut umum kepada korban atau tersangka.(2) Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap Penuntutan dilakukan melalui kesepakatan antara tersangka atau keluarganya dengan korban tindak pidana atau keluarganya yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penuntut umum.(3) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersangka atau keluarganya wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi.(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hak dari pihak yang dirugikan.(5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh tersangka dan penuntut umum.(6) Berdasarkan surat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.(7) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dan wajib disampaikan penuntut umum kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.(8) Dalam hal perkara berasal dari penyidik Otoritas Jasa Keuangan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan pengadilan disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.(9) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penuntut umum berwenang melanjutkan proses penuntutan.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.