Pasal I angka 103 (BAB XXIIB) — PENYELESAIAN PERKARA DI SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF
Pasal I angka 103 (Pasal 278K)
UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atas dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal pada tahap penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atas perintah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278F ayat (2) di bidang Pasar Modal, penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempertimbangkan minimal:a. nilai transaksi dari tindak pidana atau dampak tindak pidana;b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan; dand. dampak kerugian terhadap sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal atau investor dan/atau masyarakat.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.