Pasal I angka 103 (BAB XXIIB) — PENYELESAIAN PERKARA DI SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Pasal I angka 103 (Pasal 278I)

UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyelidikan atas perintah penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. (2) Sebelum menetapkan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. (3) Pada tahap penyelidikan, penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan melalui: a. permohonan yang diajukan oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana atau keluarganya, dan/atau korban tindak pidana atau keluarganya; atau b. penawaran dari penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan, kepada korban atau pihak yang diduga melakukan tindak pidana. (4) Penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan atau penawaran penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, serta menghitung nilai kerugian atas dugaan tindak pidana. (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan mempertimbangkan minimal: a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas dugaan tindak pidana; dan c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal atau investor, dan/atau masyarakat. (6) Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dilakukan melalui kesepakatan antara pihak yang diduga melakukan tindak pidana atau keluarganya dengan korban tindak pidana atau keluarganya yang dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana, korban, dan penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. (7) Dalam hal tercapai kesepakatan untuk penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pihak yang diduga melakukan tindak pidana atau keluarganya wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi. (8) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan hak dari pihak yang dirugikan. (9) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan atau keluarganya, penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan menghentikan penyelidikan dan menerbitkan surat penghentian penyelidikan atas perintah penyidik di sektor jasa keuangan. (10) Surat penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh penyelidik Otoritas Jasa Keuangan kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari. (11) Surat penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari. (12) Dalam hal: a. penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak menyetujui permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atas dugaan tindak pidana; atau b. pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atas dugaan tindak pidana tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyelidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang melanjutkan proses penyelidikan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 103 (Pasal 278I) UU 4/2026

PDF naskah resmi, halaman 125

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH