Pasal I angka 103 (BAB XXIIB) — PENYELESAIAN PERKARA DI SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Pasal I angka 103 (Pasal 278F)

UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelesaian perkara di sektor jasa keuangan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap: a. penyelidikan; b. penyidikan; c. penuntutan; atau d. pemeriksaan di sidang pengadilan. (2) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada seluruh tindak pidana di sektor jasa keuangan setelah dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. (3) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal I angka 103 (Pasal 278F) UU 4/2026

PDF naskah resmi, halaman 124

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH