UU 4/2026 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
102. Ketentuan Pasal 20B pada angka 13 dalam Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.(2) Penempatan dana pada Bank Sistemik dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permintaan Bank.(3) Penempatan dana pada Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a. secara langsung; dan/ataub. secara tidak langsung melalui penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap penempatan dana oleh suatu Bank Sistemik pada Bank lain yang mengalami permasalahan likuiditas.(4) Bank Sistemik yang dapat menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan likuiditas, yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia.(5) Dalam rangka penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi melalui forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.(6) Total periode penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun termasuk perpanjangannya.(7) Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan tambahan atas periode penempatan dana berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembahasan melalui forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.(8) Bank Sistemik dan/atau PSP Bank Sistemik harus memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana.(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dasar: Pasal II angka 10 UU 4/2026 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17-06-2026; gambar hlm. 137 dan hlm. 136); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku 17-06-2026, LN 2026 (62), TLN 7180; mengubah UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.