Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
6. Ketentuan Pasal 66 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:a. pencabutan hak tertentu;b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;c. pengumuman putusan hakim;d. pembayaran ganti rugi;e. pencabutan izin tertentu; danf. pemenuhan kewajiban adat setempat.(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.(6) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pidana pokok untuk Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal VII angka 6 UU 1/2026
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal IX UU 1/2026 (“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.”; PDF hlm 50); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Penetapan, Pengundangan, dan Berlaku 02-01-2026, LN 2026 (1), TLN 7153; tidak ada entri Diubah dengan
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.