Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dane. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).
Dasar: Pasal IX UU 1/2026 (“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.”; PDF hlm 50); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Penetapan, Pengundangan, dan Berlaku 02-01-2026, LN 2026 (1), TLN 7153; tidak ada entri Diubah dengan
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.