Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pasal 36 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 374;b. Pasal 36 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 ayat (1);c. Pasal 36 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 ayat (2); dand. Pasal 36 ayat (4) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 ayat (3).
Dasar: Pasal IX UU 1/2026 (“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.”; PDF hlm 50); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Penetapan, Pengundangan, dan Berlaku 02-01-2026, LN 2026 (1), TLN 7153; tidak ada entri Diubah dengan
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.