Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
21. Ketentuan Pasal 121 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:(1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.(2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atauc. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.(3) Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana denda kategori VIII dan hakim menilai bahwa pidana denda yang dijatuhkan belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan, hakim dapat menjatuhkan pidana denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keuntungan tahunan Korporasi pada tahun keuangan sebelum putusan dijatuhkan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal VII angka 21 UU 1/2026
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal IX UU 1/2026 (“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.”; PDF hlm 50); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Penetapan, Pengundangan, dan Berlaku 02-01-2026, LN 2026 (1), TLN 7153; tidak ada entri Diubah dengan
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.