Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;b. keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; danc. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.(3) Dalam hal dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.(4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.(5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal VII angka 15 (Pasal 95) UU 1/2026
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal IX UU 1/2026 (“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.”; PDF hlm 50); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Penetapan, Pengundangan, dan Berlaku 02-01-2026, LN 2026 (1), TLN 7153; tidak ada entri Diubah dengan
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.