Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
14. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan milik terpidana:a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;d. yang diperoleh dari Tindak Pidana;e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atauf. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal VII angka 14 UU 1/2026
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal IX UU 1/2026 (“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.”; PDF hlm 50); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Penetapan, Pengundangan, dan Berlaku 02-01-2026, LN 2026 (1), TLN 7153; tidak ada entri Diubah dengan
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.