Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
13. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:a. dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;b. dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atauc. dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.(3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal VII angka 13 UU 1/2026
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal IX UU 1/2026 (“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.”; PDF hlm 50); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Penetapan, Pengundangan, dan Berlaku 02-01-2026, LN 2026 (1), TLN 7153; tidak ada entri Diubah dengan
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.