Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:Pasal 238(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. penghentian sementara kegiatan;d. penghentian tetap kegiatan;e. pencabutan sementara izin;f. pencabutan tetap izin;g. denda administratif; dan/atauh. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal VI UU 1/2026
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal IX UU 1/2026 (“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.”; PDF hlm 50); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Penetapan, Pengundangan, dan Berlaku 02-01-2026, LN 2026 (1), TLN 7153; tidak ada entri Diubah dengan
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.