Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
e. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (risk-based approach)
1) Setelah PJK IKNB melakukan penilaian risiko, PJK IKNB harus menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) terhadap kegiatan/aktivitas usaha sehari-hari. Walaupun adanya pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), kewajiban yang ada, seperti identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, tetap perlu dilakukan sebagai persyaratan minimun.
2) Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang dimiliki PJK IKNB perlu didokumentasikan untuk menunjukkan tingkat kepatuhan PJK IKNB. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah serta pelaporan transaksi kepada otoritas terkait. PJK IKNB harus menyediakan informasi yang cukup untuk memproses dan melengkapi transaksi, sesuai dengan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah sebagaimana dipersyaratkan.
3) Prosedur dan kebijakan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
a) identifikasi nasabah;
b) penilaian risiko;
c) tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi;
d) penatausahaan; dan
e) pelaporan.
4) Kebijakan dan prosedur dalam pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) juga mencakup hal terkait pendeteksian transaksi mencurigakan dan penentuan jenis pemantauan yang disesuaikan dengan tingkat risiko nasabah atau hubungan usaha, serta aspek pemantauan baik dari sisi frekuensi, tata cara pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil pemantauan.
5) PJK IKNB perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh hubungan usaha yang dilakukan, dan terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. PJK IKNB menerapkan langkah khusus yang lebih ketat terhadap nasabah atau hubungan usaha yang berisiko tinggi.
6) PJK IKNB perlu memperhatikan bahwa dalam manajemen risiko dan mitigasi risiko dibutuhkan kepemimpinan dan keterlibatan pejabat senior. Pejabat senior bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, prosedur, dan proses pengendalian internal dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam kegiatan/aktivitas usaha yang dimiliki PJK IKNB.
7) Dengan adanya pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), PJK IKNB diharapkan dapat:
a) memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), frekuensi pemantauan nasabah yang berisiko rendah dan berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian internal yang diberlakukan untuk mengurangi risiko tinggi yang telah diidentifikasi;
b) menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach);
c) melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nasabah dan pemilik manfaat (beneficial owner);
d) melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
e) melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha yang berisiko tinggi terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
f) melakukan langkah tertentu terhadap nasabah berisiko tinggi; dan/atau
g) melibatkan pejabat senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan hubungan usaha diberikan oleh pejabat senior).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II angka 4 huruf e SEOJK 37/SEOJK.05/2017
PDF naskah resmi, halaman 24