Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi I

SEOJK 37/SEOJK.05/2017 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 15997 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: a. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. b. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. c. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 T

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi I SEOJK 37/SEOJK.05/2017

  • Romawi I angka 1

    1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

  • Romawi I angka 2

    2. PJK IKNB sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK IKNB dimungkinkan menjadi pintu masuk harta…

  • Romawi I angka 3

    3. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan t…

  • Romawi I angka 4

    4. Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk based approach)…

  • Romawi I angka 5

    5. Penerapan Program APU dan PPT berbasis risiko (risk based approach) paling sedikit mencakup:

  • Romawi I angka 6

    6. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

  • Romawi I angka 7

    7. Gambaran Umum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 1

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX SEOJK 37/SEOJK.05/2017 (mulai berlaku 17 Juli 2017); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH