Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
4. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik pada PVML dilakukan terhadap faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinilai berdasarkan pengukuran:
a. struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure), bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola PVML agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan PVML. Yang termasuk dalam struktur tata kelola PVML adalah pemegang saham, anggota Direksi, Pengelola, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai PVML, dan satuan kerja. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola PVML, antara lain kebijakan dan prosedur PVML, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
b. proses penerapan tata kelola (governance process), bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola PVML sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan PVML.
c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome), bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan PVML yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola PVML. Yang termasuk dalam governance outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
1) kecukupan transparansi laporan;
2) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4) pelindungan konsumen;
5) objektivitas dalam melakukan penilaian atau audit;
6) kinerja PVML seperti likuiditas, solvabilitas, dan permodalan; dan/atau
7) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi PVML seperti fraud, pelanggaran batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP), dan pelanggaran ketentuan terkait laporan PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi V angka 4 SEOJK 28/SEOJK.06/2025
PDF naskah resmi, halaman 8