Romawi IV
SEOJK 28/SEOJK.06/2025 — Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf a disusun oleh PVML berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik terkait penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 huruf f mencakup pula penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dalam melaksanakan kegiatan usaha PVML.
3. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik terkait penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 huruf g, mencakup pula penyimpangan internal (internal fraud) PVML.
4. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik terkait penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 huruf j mencakup penanganan Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PVML.
5. Transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik terkait pengungkapan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 huruf l, meliputi kewajiban PVML untuk mengungkapkan:
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PVML tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
b. hubungan keuangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, DPS, pemegang saham PVML, dan/atau pegawai PVML tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjabat; Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah dalam hal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menerima penghasilan, bantuan keuangan, dan/atau pinjaman dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, DPS, pemegang saham PVML, dan/atau pegawai PVML;
c. hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, DPS, pemegang saham PVML, dan/atau pegawai PVML tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjabat sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal; dan
d. remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
6. Selain pengungkapan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, PVML memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hal penting, meliputi:
a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
b. transaksi material dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi; PVML perlu menetapkan batasan mengenai transaksi material yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas PVML.
c. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan
d. informasi material lain mengenai PVML, antara lain:
1) pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri bagi anggota Direksi, Pengelola, anggota Dewan Komisaris, dan DPS, termasuk yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, disabilitas mental, atau kondisi lain, yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan baik;
2) pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen;
3) pelatihan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS;
4) rangkap jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS;
5) frekuensi rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
6) tenaga kerja asing, yang mencakup:
a) Direksi;
b) Dewan Komisaris;
c) tenaga ahli; atau
d) konsultan;
7) permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi PVML selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian;
8) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PVML yang belum diungkap dalam laporan lainnya;
9) rencana jangka panjang serta rencana kerja; dan
10) rencana anggaran tahunan.
7. PVML juga harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada PVML agar dapat menjalankan fungsinya dalam mendukung industri sektor keuangan menjalankan praktik usaha yang sehat. Salah satu bentuk PVML mengikuti perkembangan dinamika industri adalah mengimplementasikan pengelolaan PVML sejalan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkini, serta sesuai dengan kebutuhan industri PVML.
8. PVML harus memiliki, mengevaluasi, dan melakukan pengkinian prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk proses bisnis dan mekanisme persetujuan pada PVML.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi IV SEOJK 28/SEOJK.06/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX angka 3 SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (mulai berlaku 19 November 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 19-11-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.