Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Penerapan Tata Kelola yang baik bagi PVML dilandaskan pada prinsip Tata Kelola yang Baik yang meliputi:
1. Keterbukaan mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan harus didukung dengan pedoman dan sistem informasi yang memadai.
2. Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, anggota Direksi, Pengelola, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai PVML, dan satuan kerja harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh.
3. Tanggung jawab mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab, anggota Direksi, Pengelola, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai PVML, dan satuan kerja menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.
4. Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Dalam melaksanakan prinsip independensi, anggota Direksi, Pengelola, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PVML menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tanpa adanya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi. Anggota Direksi, Pengelola, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PVML juga harus menghindari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi, Pengelola, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PVML mengungkapkan Benturan Kepentingan tersebut sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan yang telah dimiliki oleh PVML. Selain itu, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang diharapkan dapat menciptakan kondisi saling kontrol (check and balance), menghindari Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dan melindungi pemangku kepentingan khususnya pemegang saham minoritas, pemilik dana, pemberi dana, maupun pemangku kepentingan lainnya.
5. Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, PVML perlu memperhatikan antara lain:
a. kepentingan pemegang saham, termasuk pelindungan terhadap pemegang saham minoritas, pemilik dana, pemberi dana, maupun pemangku kepentingan lainnya; dan
b. pemenuhan hak bagi seluruh sumber daya manusia PVML,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II SEOJK 28/SEOJK.06/2025
PDF naskah resmi, halaman 3