Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama apabila calon tersebut:
a. menjalani proses hukum;
b. menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan;
c. menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; dan/atau
d. berhalangan tetap atau meninggal dunia.
2. Yang dimaksud menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah apabila calon Pihak Utama sedang menjalani proses kepailitan, proses penyidikan atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:
a. tindak pidana di sektor jasa keuangan;
b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
d. perkara kepailitan.
3. Yang dimaksud menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon Pihak Utama pada suatu lembaga jasa keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama yang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b atas pencalonan yang terakhir diajukan PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yang dimaksud dengan menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
6. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada PVML yang mengajukan pencalonan disertai dengan alasan penghentian.
7. PVML dapat mengajukan kembali pihak yang dihentikan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, apabila calon Pihak Utama telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dibuktikan dengan:
a. surat perintah penghentian penyidikan (SP3);
b. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah;
c. informasi/putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa calon Pihak Utama tidak dinyatakan pailit/dinyatakan bersalah atas kepailitan perusahaan; atau
d. pernyataan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa calon Pihak Utama tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi VI SEOJK 22/SEOJK.06/2024
PDF naskah resmi, halaman 25
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.