Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
C. Klarifikasi Calon Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Pengelola, Anggota Dewan Pengawas Syariah, Anggota Dewan Direktur, Anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter
1. Berdasarkan hasil penilaian administratif yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf a serta informasi dan/atau surat rekomendasi yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Pihak Utama dari pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter yang memerlukan proses klarifikasi, apabila:
a. terdapat informasi negatif mengenai calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter;
b. calon yang diajukan berasal dari PVML yang dikendalikan oleh pemerintah pusat;
c. calon yang diajukan oleh kementerian/lembaga atas PVML yang dimiliki oleh pemerintah pusat;
d. calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter, belum mempunyai pengalaman pada PVML di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan PVML tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
e. calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya.
2. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi terhadap calon Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, dan/atau Pengelola Statuter selain atas kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Ketentuan perlunya pelaksanaan klarifikasi bagi PVML berdasarkan pengalaman calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan berdasarkan kriteria pada tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan atas informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau untuk melakukan penilaian atas pengalaman atau keahlian yang bersangkutan.
5. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter harus menghadiri pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui:
a. tatap muka secara langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. tatap muka secara tidak langsung dengan media video conference.
6. Pelaksanaan klarifikasi melalui tatap muka secara tidak langsung dengan media video conference sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b harus disertai dengan surat pernyataan dari komite remunerasi dan nominasi pada masing-masing PVML. Bagi PVML yang tidak memiliki komite remunerasi dan nominasi, fungsi tersebut dapat dilakukan oleh fungsi sumber daya manusia, antara lain menyatakan bahwa:
a. PVML dan/atau calon Pihak Utama memiliki infrastruktur yang handal untuk dapat mengikuti pelaksanaan klarifikasi melalui tatap muka dengan media video conference;
b. PVML akan memastikan bahwa calon Pihak Utama yang mengikuti pelaksanaan klarifikasi adalah calon Pihak Utama dan tidak diwakilkan; dan
c. PVML dan calon Pihak Utama akan menjaga kerahasiaan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan klarifikasi.
7. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tertulis kepada Direksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 3 berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 6 diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan sesuai.
8. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan klarifikasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan klarifikasi.
9. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan klarifikasi dan menyampaikan jadwal pelaksanaan klarifikasi yang baru kepada calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter.
10. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 8 Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan klarifikasi kepada calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter atau yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan yang bersangkutan.
11. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak diterima atau yang bersangkutan tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.
12. Dalam hal calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan.
13. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
14. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan klarifikasi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi V huruf C SEOJK 22/SEOJK.06/2024
PDF naskah resmi, halaman 23