Romawi V huruf B

SEOJK 22/SEOJK.06/2024 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

B. Presentasi atau Pemaparan oleh Calon PSP 1. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, yang bersangkutan harus melakukan presentasi atau pemaparan. 2. Dalam hal calon PSP adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila dianggap perlu. 3. Presentasi atau pemaparan harus dilakukan oleh calon PSP dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit mengenai: a. rencana calon PSP terhadap pengembangan PVML yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 5 (tahun) tahun sejak dimiliki; dan b. strategi calon PSP yang memadai dalam hal PVML yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan. 4. Pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui: a. tatap muka secara langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau b. tatap muka dengan media video conference. 5. Pelaksanaan presentasi atau pemaparan melalui tatap muka dengan media video conference sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b harus disertai dengan surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan antara lain menyatakan bahwa: a. PVML dan/atau calon Pihak Utama PVML memiliki infrastruktur yang handal untuk dapat mengikuti pelaksanaan presentasi atau pemaparan melalui tatap muka dengan media video conference; b. PVML akan memastikan bahwa calon Pihak Utama PVML yang mengikuti pelaksanaan presentasi atau pemaparan adalah calon Pihak Utama dan tidak diwakilkan; dan c. PVML dan calon Pihak Utama akan menjaga kerahasiaan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan. 6. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PVML melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, surat elektronik, dan/atau surat fisik, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 3 berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 6 diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan sesuai. 7. Calon PSP yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. 8. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan presentasi atau pemaparan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang baru kepada calon PSP. 9. Dalam hal: a. calon PSP tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan presentasi atau pemaparan kepada calon PSP sebagaimana dimaksud pada angka 8; atau c. calon PSP tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon PSP tersebut. 10. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan calon PSP sebagaimana dimaksud pada angka 9. 11. Presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia. 12. Calon PSP yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan. 13. Dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan oleh direksi badan hukum tersebut atau direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders). 14. Dalam hal direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders) sebagaimana dimaksud pada angka 13 berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawah direksi berdasarkan penunjukan surat kuasa (power of attorney).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi V huruf B SEOJK 22/SEOJK.06/2024

PDF naskah resmi, halaman 21

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.