Romawi III
SEOJK 22/SEOJK.06/2024 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
A. Penilaian Persyaratan Integritas
1. Penilaian persyaratan integritas, dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan itikad baik para Pihak Utama untuk mengelola, mengawasi, dan/atau melaksanakan proses bisnis sehingga perusahaan di sektor PVML mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur, debitur, dan/atau konsumen lainnya.
2. Kriteria penilaian persyaratan integritas bagi Pihak Utama, meliputi:
a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:
1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan;
c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dibuktikan dengan:
1) tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan; dan
2) tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. memiliki komitmen terhadap pengembangan PVML yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
1) penyampaian rencana calon PSP terhadap pengembangan operasional PVML, yang paling sedikit memuat:
a) arah dan strategi pengembangan PVML;
b) strategi dalam hal PVML yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan; dan
c) rencana permodalan PVML untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;
2) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas PVML yaitu perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat, berita acara, atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan komitmen perusahaan, antara lain tidak melaksanakan:
a) rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
b) program dalam rangka penyehatan PVML; dan
c) penyelesaian kewajiban PVML kepada kreditur, debitur, dan/atau konsumen lainnya yang telah disepakati;
3) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, dan/atau konsumen lainnya;
5) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya; dan
6) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya;
e. memiliki komitmen dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen khusus bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter yang membawahi fungsi pelindungan konsumen; dan
f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi calon Pihak Utama.
B. Penilaian Persyaratan Reputasi Keuangan
1. Penilaian terhadap persyaratan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter dalam kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan.
2. Persyaratan reputasi keuangan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit:
a. tidak memiliki kredit, pembiayaan, dan/atau pendanaan macet;
b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Pengelola Statuter yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
c. tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pengelola Statuter pada perusahaan yang dikenakan sanksi pencabutan izin usaha; dan
d. tidak memiliki kewajiban penyelesaian transaksi efek di perusahaan efek.
3. Pengertian kredit macet sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak termasuk kredit macet yang berasal dari tagihan annual fee kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.
C. Penilaian Persyaratan Kelayakan Keuangan
1. Penilaian terhadap persyaratan kelayakan keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan PSP dalam kriteria persyaratan kelayakan keuangan.
2. Kriteria penilaian persyaratan kelayakan keuangan, meliputi:
a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PVML, yaitu:
1) posisi keuangan PSP perorangan yang mampu mendukung perkembangan bisnis perusahaan, disertai surat pernyataan dari PSP perorangan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan keuangan, hal tersebut dapat disertai bukti pendukung seperti bukti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun terakhir dan/atau rekening koran minimal 3 (tiga) bulan terakhir; dan
2) posisi laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi PSP badan hukum, antara lain posisi likuiditas, posisi solvabilitas, posisi penempatan investasi, posisi return on assets, dan posisi return on equity; dan
c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PVML menghadapi kesulitan keuangan.
D. Penilaian Persyaratan Kompetensi
1. Penilaian terhadap faktor kompetensi dilakukan untuk menilai pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Pengelola, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter agar memadai dan relevan dengan jabatannya.
2. Kriteria penilaian faktor kompetensi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter meliputi penilaian terhadap:
a. pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang dilakukan untuk memastikan bahwa:
1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
a) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab;
b) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi, dan mengelola sumber daya manusia, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
c) pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, dan Pengelola Statuter yang melakukan fungsi pengawasan;
d) pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik khusus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, dan Pengelola Statuter; dan/atau
e) kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis lainnya;
2) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain dibuktikan dengan:
a) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter; dan
b) pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, kepailitan, bidang ketenagakerjaan, pelindungan konsumen, dan tindak pidana pencucian uang, beserta peraturan pelaksanaannya;
3) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Pengelola, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
a) bagi anggota Direksi, anggota Pengelola, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter, yaitu:
(1) merumuskan visi dan misi perusahaan;
(2) melakukan analisis situasi PVML;
(3) melakukan analisis perkembangan kondisi internal PVML;
(4) menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban; dan
(5) merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun business plan tahunan serta corporate plan jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur; dan
b) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Direktur, dan Pengelola Statuter, yaitu:
(1) melakukan analisis dasar situasi PVML;
(2) melakukan analisis perkembangan kondisi internal PVML, antara lain kondisi kesehatan keuangan perusahaan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi; dan
(3) melakukan analisis atas kebijakan anggota Direksi, anggota Pengelola, anggota Direktur Pelaksana, dan Pengelola Statuter;
b. pengalaman di bidang PVML dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
1) pengalaman pada lembaga jasa keuangan yang relevan; dan
2) pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan; dan
c. keahlian di bidang PVML dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada PVML, antara lain berupa:
1) latar belakang pendidikan formal terakhir minimal jenjang strata 1 (S1) atau yang setara; dan
2) sertifikasi yang relevan dengan jabatan di PVML dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia PVML.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III SEOJK 22/SEOJK.06/2024
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi X angka 2 SEOJK 22/SEOJK.06/2024 (mulai berlaku 24-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.