Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi V

SEOJK 21/SEOJK.05/2022 — Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapatkan izin, persetujuan, dan/atau surat pencatatan pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu disampaikan kembali secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi V SEOJK 21/SEOJK.05/2022

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VI (Penutup): berlaku sejak ditetapkan 25 November 2022; tidak mencabut regulasi lain. Tetap berlaku melalui Pasal 235 huruf b POJK 40/2024 (sepanjang tidak bertentangan). Tidak dicabut oleh ketentuan penutup mana pun di Pustaka Hukum. SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi XVIII angka 7 masih merujuk ketentuan pelaporan elektronik ini. JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH