Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi I

SEOJK 19/SEOJK.07/2022 — Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah: a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat; c. Perantara Pedagang Efek; d. Manajer Investasi; e. Dana Pensiun; f. Perusahaan Asuransi; g. Perusahaan Reasuransi; h. Perusahaan Pembiayaan; i. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; j. Perusahaan Modal Ventura; k. Perusahaan Pergadaian; l. Perusahaan Penjaminan; m. Lembaga Keuangan Mikro; n. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; o. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; p. PT Permodalan Nasional Madani; q. Penyelenggara Layanan Urun Dana; dan r. lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. 3. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai maksud dan tujuan LAPS Sektor Jasa Keuangan serta mewakili LAPS Sektor Jasa Keuangan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 5. Pengawas adalah organ pada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan. 6. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. 7. Rapat Umum Anggota adalah organ pemegang kekuasaan tertinggi LAPS Sektor Jasa Keuangan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai LAPS Sektor Jasa Keuangan dan/atau anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan. 8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kerja LAPS Sektor Jasa Keuangan dalam periode 1 (satu) tahun.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi I SEOJK 19/SEOJK.07/2022

PDF naskah resmi, halaman 1

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VIII SEOJK 19/SEOJK.07/2022 (mulai berlaku 17 Oktober 2022); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH