Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Dalam rangka pelindungan kepada Pengguna dan masyarakat, Penyelenggara yang tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai LPBBTI dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan.
2. Bagi Penyelenggara yang masih memiliki prospek usaha (viable), dalam rangka upaya penyehatan dan/atau pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan penggabungan atau peleburan.
3. Penyelenggara yang memenuhi kriteria status pengawasan intensif atau pengawasan khusus, dapat tidak ditetapkan dalam status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:
a. dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau
b. dalam proses penambahan modal disetor yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal,
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
4. Penyelenggara yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau tidak dapat disehatkan dapat mengalihkan portofolio Pendanaan kepada Penyelenggara lain atau lembaga yang dibentuk khusus.
5. Mekanisme pengalihan portofolio Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dicantumkan dalam perjanjian antara Penerima Dana dan Pemberi Dana.
6. Mekanisme pengalihan portofolio Pendanaan dalam perjanjian antara Penerima Dana dan Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengatur paling sedikit:
a. penyampaian pemberitahuan kepada Pengguna; dan
b. permohonan konfirmasi persetujuan/penolakan Penerima Dana atas pengalihan portofolio Pendanaan kepada Penyelenggara lain atau lembaga lain yang dibentuk khusus.
7. Dalam hal Penerima Dana tidak memberikan konfirmasi persetujuan atau penolakan atas pilihan pengalihan portofolio Pendanaan kepada Penyelenggara lain atau lembaga yang dibentuk khusus dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penerima Dana dianggap setuju atas pengalihan portofolio Pendanaan yang dilakukan oleh Penyelenggara.
8. Penyelenggara harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain.
9. Penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
10. Dalam hal Penyelenggara tidak melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 9, Penyelenggara dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, diantaranya pemberhentian pengurus.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi XX SEOJK 19/SEOJK.06/2025
PDF naskah resmi, halaman 26