Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi XVIII

SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Penyelenggara menyusun laporan penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal: a. Penyelenggara melakukan konversi dari Penyelenggara konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah; b. penutupan unit usaha syariah; c. Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya; atau d. Penyelenggara dinyatakan pailit. 2. Penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara: a. pengalihan posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi; b. portofolio dialihkan kepada Penyelenggara dengan prinsip penyelenggaraan usaha yang sejenis; dan/atau c. mekanisme lain yang disepakati oleh Pengguna. 3. Penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara melakukan konversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan melakukan penutupan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persetujuan Pengguna. 4. Dalam hal Pengguna tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna tetap diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati oleh Pengguna. 5. Mekanisme lain yang disepakati oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dapat dilakukan dengan cara Penyelenggara mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana yang selanjutnya kedua pihak dapat menyepakati penyelesaian perjanjian Pendanaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituliskan dalam perjanjian LPBBTI. 7. Laporan penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi Penyelenggara.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi XVIII SEOJK 19/SEOJK.06/2025

PDF naskah resmi, halaman 25

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH