Romawi XI angka 3
SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
3. Mekanisme pengajuan permohonan penyaluran dan penerimaan Pendanaan sebagai berikut:
a. calon Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar di Penyelenggara;
b. calon Pengguna yang telah terdaftar di Penyelenggara mengajukan:
1) permohonan penyaluran Pendanaan, dalam hal Pengguna adalah calon Pemberi Dana; atau
2) permohonan penerimaan Pendanaan, dalam hal Pengguna adalah calon Penerima Dana,
melalui Sistem Elektronik Penyelenggara;
c. Penyelenggara melaksanakan analisis atas permohonan penyaluran Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), dilakukan dengan cara paling sedikit:
1) melakukan verifikasi atas keaslian dokumen yang disampaikan sesuai dengan prosedur operasional standar Penyelenggara;
2) melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Pemberi Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; dan
3) analisis calon Pemberi Dana;
d. dokumen yang disampaikan calon Pemberi Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) paling sedikit terdiri dari:
1) bagi calon Pemberi Dana yang merupakan warga negara Indonesia dan warga negara asing paling sedikit:
a) kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi warga negara asing;
b) nomor pokok wajib pajak, jika ada;
c) swafoto; dan
d) dokumen yang memuat informasi terkait nomor rekening dan nama pemilik rekening;
2) bagi calon Pemberi Dana yang merupakan badan hukum, badan usaha, dan lembaga internasional paling sedikit terdiri dari:
a) kartu tanda penduduk dari pemilik/anggota direksi warga negara Indonesia atau nomor paspor dari pemilik/anggota direksi warga negara asing;
b) nomor induk berusaha atau yang dianggap setara;
c) nomor pokok wajib pajak, kecuali bagi lembaga internasional;
d) dokumen khusus bagi:
(1) badan hukum;
(a) akta pendirian;
(b) perubahan anggaran dasar terakhir; dan
(c) surat:
i. persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang; atau
ii. surat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum perseroan perorangan;
(2) badan usaha yang tidak berbadan hukum:
(a) dokumen pendirian beserta perubahan terakhir; dan
(b) dokumen yang menunjukkan pendaftaran atau pengesahan badan usaha dari instansi terkait; atau
(3) lembaga internasional:
(a) dokumen pendirian; dan
(b) dokumen yang menunjukkan anggaran dasar atau yang setara;
e) laporan yang dapat menunjukkan transaksi operasional dan laba rugi terakhir; dan
f) dokumen pendukung lainnya;
e. analisis calon Pemberi Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3) yaitu analisis identitas;
f. analisis identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling sedikit terdiri dari:
1) jenis Pemberi Dana;
a) warga negara Indonesia dan warga negara asing; atau
b) badan hukum, badan usaha, dan lembaga internasional;
2) data orang perseorangan;
a) nama lengkap Pemberi Dana termasuk nama alias, jika ada;
b) nomor induk kependudukan bagi warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi warga negara asing;
c) nomor pokok wajib pajak, jika ada;
d) nomor telepon;
e) kewarganegaraan;
f) tempat lahir;
g) tanggal lahir;
h) jenis kelamin;
i) status perkawinan;
j) nama gadis ibu kandung;
k) pekerjaan;
l) alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;
m) penghasilan;
n) sumber penghasilan;
o) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas; dan
p) alamat domisili lengkap;
3) data badan usaha (termasuk badan hukum dan lembaga internasional):
a) nomor induk berusaha atau sejenisnya;
b) nomor pokok wajib pajak kecuali untuk lembaga internasional;
c) bidang usaha;
d) nomor telepon;
e) alamat domisili lengkap;
f) tempat dan tanggal pendirian;
g) bentuk badan usaha;
h) penghasilan;
i) sumber dana; dan
j) identitas pemilik/direktur:
(1) nama lengkap termasuk nama alias, jika ada;
(2) nomor induk kependudukan bagi warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi warga negara asing;
(3) nomor pokok wajib pajak, jika ada;
(4) nomor telepon;
(5) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas; dan
(6) alamat domisili lengkap.
g. Penyelenggara melaksanakan penilaian skor kredit (credit scoring) dalam menyalurkan Pendanaan, dilakukan dengan cara paling sedikit:
1) melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan oleh calon Penerima Dana sesuai dengan pedoman penilaian skor kredit (credit scoring);
2) melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Penerima Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
3) melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian skor kredit (credit scoring); dan
4) analisis calon Penerima Dana;
h. dokumen yang disampaikan calon Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) paling sedikit terdiri dari:
1) bagi calon Penerima Dana yang merupakan warga negara Indonesia paling sedikit:
a) kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia;
b) nomor pokok wajib pajak, jika ada;
c) swafoto;
d) dokumen yang memuat informasi terkait nomor rekening dan nama pemilik rekening (jika diperlukan); dan
e) bukti pendukung informasi penghasilan Penerima Dana antara lain slip gaji atau mutasi rekening; atau
2) bagi calon Penerima Dana yang merupakan badan usaha (termasuk badan hukum) paling sedikit:
a) nomor induk kependudukan atau yang dianggap setara dari pemilik/anggota direksi;
b) nomor induk berusaha atau yang dianggap setara;
c) nomor pokok wajib pajak;
d) dokumen khusus bagi:
(1) badan hukum:
(a) akta pendirian;
(b) perubahan anggaran dasar terakhir; dan
(c) surat:
i. persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang; atau
ii. surat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum perseroan perorangan;
(2) badan usaha yang tidak berbadan hukum:
(a) dokumen pendirian beserta perubahan terakhir; dan
(b) dokumen yang menunjukkan pendaftaran atau pengesahan badan usaha dari instansi terkait;
e) laporan yang dapat menunjukkan transaksi operasional dan laba rugi terakhir; dan
f) dokumen pendukung lainnya;
i. analisis calon Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 4) meliputi analisis identitas serta kelayakan dan kemampuan;
j. analisis identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf i paling sedikit terdiri dari:
1) nama lengkap Penerima Dana termasuk nama alias, jika ada;
2) jenis Penerima Dana;
a) orang perseorangan; atau
b) badan usaha (termasuk badan hukum);
3) data orang perseorangan paling sedikit:
a) nomor induk kependudukan atau yang dianggap setara;
b) nomor pokok wajib pajak (jika diperlukan);
c) nomor telepon;
d) tempat lahir;
e) tanggal lahir;
f) jenis kelamin;
g) status perkawinan;
h) nama gadis ibu kandung;
i) pendidikan terakhir;
j) pekerjaan;
k) alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;
l) penghasilan;
m) sumber penghasilan; dan
n) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada;
4) data badan usaha (termasuk badan hukum) paling sedikit:
a) nomor induk berusaha atau sejenisnya;
b) nomor pokok wajib pajak;
c) bidang usaha;
d) nomor telepon;
e) alamat domisili lengkap;
f) penghasilan badan usaha; dan
g) identitas pemilik/direktur:
(1) nama lengkap termasuk nama alias, jika ada;
(2) nomor induk kependudukan atau yang dianggap setara;
(3) nomor pokok wajib pajak;
(4) nomor telepon; dan
(5) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada; dan
5) kontak darurat, jika ada; dan
k. Penyelenggara harus memastikan bahwa Penerima Dana tidak menerima Pendanaan melalui lebih dari 3 (tiga) Penyelenggara, termasuk Penyelenggara yang bersangkutan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi XI angka 3 SEOJK 19/SEOJK.06/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.