Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi XI angka 1

SEOJK 19/SEOJK.06/2025 — Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Sebelum calon Pengguna mendaftar kepada Penyelenggara, Penyelenggara menampilkan hal yang perlu diperhatikan pada Sistem Elektronik Penyelenggara paling sedikit: a. LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam melakukan Pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan internet; b. kegiatan usaha LPBBTI tunduk kepada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan LPBBTI; c. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI; d. Penyelenggara hanya dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, memproses, dan/atau menggunakan Data Pribadi Pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna; e. Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna; f. Pengguna harus memahami transaksi dan isi perjanjian LPBBTI, termasuk batas maksimum fasilitas Pendanaan disesuaikan dengan kemampuan Pengguna dalam melakukan transaksi; g. Pemberi Dana harus melakukan hal-hal diantaranya: 1) memperhitungkan seluruh risiko Pendanaan dalam transaksi LPBBTl; 2) melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan; dan 3) menandatangani pernyataan telah memahami kinerja dan risiko Penerima Dana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; h. Penyelenggara harus memastikan tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pengguna; i. Pengguna menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Atas setiap pemalsuan dokumen atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh Pengguna, Penyelenggara dapat melakukan upaya hukum termasuk memproses tindakan yang dimaksud kepada pihak yang berwenang; j. Penyelenggara tidak mengenakan biaya apa pun kepada Pengguna atas pelayanan pengaduan; k. Penyelenggara menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam hal terjadi wanprestasi Pendanaan yang dilakukan oleh Penerima Dana; dan l. hal lain yang perlu diperhatikan terkait karakteristik produk yang dimiliki oleh Penyelenggara.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi XI angka 1 SEOJK 19/SEOJK.06/2025

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi XXII angka 1 mencabut SEOJK 19/SEOJK.06/2023; berlaku sejak ditetapkan 31 Juli 2025.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Status di JDIH