Romawi I
SEOJK 18/SEOJK.03/2025 — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
3. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
4. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
5. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Financial Holding Company) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
6. PIKK Nonoperasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK.
7. Direksi adalah organ PIKK Nonoperasional yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PIKK Nonoperasional untuk kepentingan PIKK Nonoperasional, sesuai dengan maksud dan tujuan PIKK Nonoperasional serta mewakili PIKK Nonoperasional, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PIKK Nonoperasional.
8. Dewan Komisaris adalah organ PIKK Nonoperasional yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PIKK Nonoperasional.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PIKK Nonoperasional agar sesuai dengan prinsip syariah dalam hal anggota Konglomerasi Keuangan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
10. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau PSP termasuk PSPT dalam Konglomerasi Keuangan, atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional, anggota Konglomerasi Keuangan, dan/atau pihak dan kepentingan di luar Konglomerasi Keuangan secara lebih luas yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
11. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan PIKK Nonoperasional, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian terhadap PIKK Nonoperasional dapat dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut:
a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional;
b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan PIKK Nonoperasional;
c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional;
d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK Nonoperasional (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK Nonoperasional (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional;
f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PIKK Nonoperasional;
g. mempunyai kewenangan menentukan dan/atau memberhentikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS PIKK Nonoperasional;
h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan PIKK Nonoperasional;
i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau
j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.
12. Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan Pengendalian terhadap PIKK Nonoperasional, termasuk perhitungan atas:
a. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
b. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
c. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali PIKK Nonoperasional; Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali PIKK Nonoperasional adalah:
1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional;
2) pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
3) pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
4) pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali PIKK Nonoperasional baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal; Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal meliputi:
a) orang tua kandung/tiri/angkat;
b) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
c) anak kandung/tiri/angkat;
d) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
e) cucu kandung/tiri/angkat;
f) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
g) suami atau istri;
h) mertua;
i) besan;
j) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
k) kakek atau nenek dari suami atau istri;
l) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
m) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri; dan/atau
5) pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali PIKK Nonoperasional, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga direksi, keluarga dewan komisaris, keluarga pengawas, dan keluarga pengurus, atau yang setara;
d. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional;
e. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak lain untuk (kepentingan) pengendali PIKK Nonoperasional (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
f. saham PIKK Nonoperasional yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali PIKK Nonoperasional; dan/atau
g. saham PIKK Nonoperasional lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f yang dikendalikan oleh pengendali PIKK Nonoperasional.
13. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai atau menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pihak Utama PIKK Nonoperasional.
14. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada PIKK Nonoperasional.
15. Pihak Utama PIKK Nonoperasional adalah pihak yang akan mengendalikan PIKK Nonoperasional melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan PIKK Nonoperasional, meliputi:
a. calon PSP;
b. calon anggota Direksi;
c. calon anggota Dewan Komisaris; dan
d. calon anggota DPS,
PIKK Nonoperasional. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS PIKK Nonoperasional hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
16. PIKK Nonoperasional membentuk DPS dalam hal anggota Konglomerasi Keuangan seluruhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi I SEOJK 18/SEOJK.03/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IV SEOJK 18/SEOJK.03/2025 (mulai berlaku 24 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 24-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.