Romawi V
SEOJK 16/SEOJK.07/2025 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Pengendalian Intern secara Umum
a. Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko (risk based approach) yang efektif harus diimplementasikan dalam pengendalian intern dan diinternalisasikan dalam proses bisnis Pedagang.
b. Pedagang wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan independen. Sistem dimaksud untuk memastikan kepatuhan Pedagang dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dan untuk meminimalkan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang dihadapi Pedagang.
c. Dalam pengendalian intern, Pedagang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) skala dan kompleksitas Pedagang;
2) kegiatan usaha atau operasional Pedagang, termasuk aspek area geografis/negara, profil Nasabah, produk atau jasa, dan aktivitas transaksi Pedagang secara keseluruhan;
3) jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan;
4) volume dan intensitas transaksi;
5) tingkat penilaian risiko atas setiap kegiatan usaha Pedagang; dan/atau
6) hubungan usaha antara Pedagang dengan Nasabah baik secara langsung, koresponden, atau komunikasi tanpa pertemuan langsung (non-face to face).
d. Pedagang harus memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan independen untuk memastikan bahwa seluruh fungsi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian yang efektif dan independen dapat dibuktikan:
1) kebijakan, prosedur, dan pemantauan intern yang memadai yang mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
2) batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, dimana Pedagang harus memastikan adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara unit khusus pengendalian intern, fungsi atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan unit bisnis Pedagang lainnya;
3) penunjukan unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
4) pengkinian standar kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
5) kebijakan, prosedur, dan pemantauan terkait penyaringan/rekrutmen pegawai Pedagang, untuk memastikan tidak digunakannya pegawai Pedagang sebagai sarana TPPU, TPPT, dan PPSPM melalui proses bisnis Pedagang;
6) pemantauan terhadap Nasabah, transaksi Nasabah, dan/atau penggunaan Sistem Elektronik dalam proses bisnis Pedagang khususnya yang memiliki risiko tinggi TPPU, TPPT, dan PPSPM termasuk pemantauan terhadap hal tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus yang didasarkan antara lain pada saran dan informasi dari asosiasi industri, regulator, atau aparat penegak hukum;
7) penyediaan sistem yang dapat melakukan identifikasi, pemantauan, dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan secara akurat;
8) melakukan tinjauan (review) atas penilaian risiko dan manajemen proses;
9) pengawasan yang memadai sebelum penawaran Aset Keuangan Digital, Aset Kripto, produk atau jasa baru, penggunaan teknologi baru atau penawaran produk/jasa yang dimodifikasi sedemikian rupa yang berpotensi terhadap peningkatan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
10) penyampaian informasi secara cepat dan tepat dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan terkait risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, langkah perbaikan yang dilakukan, hasil identifikasi kelemahan atas peraturan yang dimiliki, rencana tindak lanjut untuk perbaikan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada pihak berwenang;
11) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan pelaporan, serta rekomendasi terkait kepatuhan atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, dan melakukan pengkinian atas perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12) penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrol atas CDD dan EDD;
13) pengawasan yang memadai terkait Nasabah, transaksi dan produk yang berisiko tinggi, seperti batasan transaksi atau persetujuan manajemen;
14) pengawasan yang memadai terhadap pegawai Pedagang yang melengkapi laporan, menerima hibah, memantau aktivitas yang mencurigakan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang merupakan bagian dari penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
15) pengintegrasian kepatuhan terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam deskripsi pekerjaan dan evaluasi kinerja yang tepat;
16) pelatihan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang tepat dan relevan untuk semua pegawai;
17) pengujian terhadap efektivitas dari pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengambil contoh secara acak (random sampling) serta melakukan pendokumentasian atas pengujian yang dilakukan; dan
18) pemeriksaan secara independen untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha Pedagang.
e. Dalam melakukan pengendalian intern, Pedagang dapat menggunakan regulatory technology seperti algoritma, pemanfaatan teknologi artificial intelligence, dan/atau machine learning.
f. Dalam hal Pedagang melakukan pengendalian intern dengan menggunakan regulatory technology sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Pedagang harus memastikan regulatory technology yang digunakan dalam sistem pengendalian intern:
1) didasarkan pada hasil penilaian risiko yang di dalamnya memuat bagaimana Pedagang mengelola dan memitigasi risiko atas Sistem Elektronik yang digunakan;
2) terjamin keandalannya dan telah tersertifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
3) terjamin keamanan data dan informasinya, termasuk penggunaan security tools seperti teknologi enkripsi, penggunaan anti virus, dan firewall.
g. Penanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab yang menjalankan fungsi kepatuhan atau fungsi audit internal.
h. Pedagang dapat memiliki sistem pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran (whistleblowing system/WBS) yang dimaksudkan untuk menjaga integritas profesionalitas, dan akuntabilitas Pedagang. Sistem tersebut memungkinkan pihak internal perusahaan (pegawai) ataupun eksternal seperti calon Nasabah, Nasabah, atau masyarakat umum untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik, perilaku, prosedur kerja, dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh sumber daya manusia (termasuk Direktur dan Dewan Komisaris) Pedagang.
i. Sistem pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran (whistleblowing system/WBS) paling sedikit mencakup:
1) sistem pelaporan yang independen, bebas, dan rahasia;
2) pelindungan kerahasiaan identitas pelapor;
3) pelindungan terhadap pelapor dari tekanan, pemecatan, gugatan hukum hingga tindakan fisik. Pelindungan tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor; dan
4) informasi pelaksanaan tindak lanjut berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut WBS.
j. Unit kerja independen yang mengelola sistem pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran (whistleblowing system/WBS) dapat dirangkap oleh pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab fungsi penerapan program APU PPT PPPSPM sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3.
2. Pengendalian Intern atas Sistem Elektronik dalam Proses Bisnis Pedagang
a. Pedagang harus memastikan bahwa pengendalian intern atas Sistem Elektronik dalam proses bisnis Pedagang cukup memadai dan efektif dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, dan mampu mengantisipasi kemungkinan Sistem Elektronik yang digunakan Pedagang tidak dimanfaatkan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
b. Pedagang harus memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional Sistem Elektronik serta melakukan mitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional Pedagang.
c. Dalam hal Pedagang menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi yang digunakan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Pedagang harus memastikan pihak penyedia jasa teknologi informasi tersebut telah menerapkan manajemen risiko penggunaan Sistem Elektronik. Sebagai contoh pihak penyedia jasa telah memiliki sertifikasi dari lembaga resmi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi V SEOJK 16/SEOJK.07/2025
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi XI SEOJK 16/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 3 Juli 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 03-07-2025
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.