Romawi II
SEOJK 14/SEOJK.07/2022 — Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. LAPS Sektor Jasa Keuangan melakukan evaluasi Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Evaluasi dilakukan terhadap materi Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang meliputi:
a. jenis layanan penyelesaian Sengketa;
b. prosedur penyelesaian Sengketa;
c. skala biaya penyelesaian Sengketa berdasarkan kategori Sengketa;
d. jangka waktu penyelesaian Sengketa;
e. ketentuan terkait benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator dan arbiter;
f. kode etik, persyaratan, sanksi, prosedur dan tata cara penilaian, serta evaluasi bagi mediator dan arbiter; dan
g. sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan.
3. Evaluasi Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun oleh Pengurus dan disampaikan kepada Pengawas untuk mendapat rekomendasi atas hasil evaluasi.
4. Dalam hal atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pengawas merekomendasikan untuk melakukan penyempurnaan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus menyusun rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
5. Pengurus melakukan penyusunan rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan tahapan sebagai berikut:
a. penyusunan rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
b. konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan atas rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
c. kompilasi dan penyesuaian rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
d. konsultansi kepada Pengawas; dan
e. permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dilakukan dengan menyampaikan permintaan tanggapan atau pendapat atas rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada pemangku kepentingan yang relevan, antara lain asosiasi atau perhimpunan konsumen atau lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen atau asosiasi atau perhimpunan pelaku usaha jasa keuangan sesuai dengan masing-masing sektor.
7. Pengurus melakukan kompilasi dan penyesuaian rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c berdasarkan hasil permintaan tanggapan atau pendapat dari pemangku kepentingan yang relevan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Pengajuan rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan dan konsultansi kepada Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d dilakukan setelah rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang telah dimintakan tanggapan atau pendapat pemangku kepentingan yang relevan telah selesai dikompilasi dan disesuaikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Pengurus menyampaikan permohonan persetujuan rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e, dengan paling sedikit memuat:
a. latar belakang rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
b. masalah yang dihadapi;
c. alternatif pemecahan masalah dan pemecahan masalah yang dipilih; dan
d. peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
10. Penyampaian permohonan persetujuan atas rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dengan melampirkan dokumen pendukung yang meliputi:
a. hasil evaluasi Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapat rekomendasi Pengawas;
b. tanggapan atau pendapat pemangku kepentingan yang relevan atas rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
c. dokumentasi hasil konsultansi dengan Pengawas terkait rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan
d. rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
11. Pengurus menyampaikan permohonan persetujuan rancangan Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II SEOJK 14/SEOJK.07/2022
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IV SEOJK 14/SEOJK.07/2022 (mulai berlaku 7 September 2022); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.