Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penyampaian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
a. Penyampaian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
b. Penyampaian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui sistem pelaporan elektronik pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
c. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami gangguan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan informasi terjadinya gangguan melalui:
1) sistem pelaporan elektronik;
2) surat elektronik kepada PUJK yang telah memiliki akses sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
3) surat kepada PUJK.
d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan pemberitahuan informasi terjadinya gangguan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan pemberitahuan dimaksud melalui laman situs web Otoritas Jasa Keuangan.
e. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami gangguan, PUJK menyampaikan laporan secara daring melalui surat elektronik resmi PUJK kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai salinan digital atau hasil pindai (scan) surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
f. Penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
g. Dalam hal sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf f mengalami gangguan, penyampaian laporan dilakukan secara luar jaringan (luring) dalam bentuk salinan elektronik (softcopy) yang disimpan dalam perangkat keras, antara lain compact disc, flashdisk, serta media penyimpanan lainnya dengan dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
h. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1) secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
2) melalui perusahaan jasa pengiriman.
i. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada:
1) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No. 2, Gambir, Jakarta 10110; atau u.p. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wisma Mulia 2 lantai 25 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav-42, Jakarta 12710, bagi PUJK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri, yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.
2) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat PUJK, bagi PUJK yang memiliki kantor pusat berkedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.
j. PUJK yang telah menyampaikan laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan melalui:
1) alamat surat elektronik; atau
2) salinan elektronik (softcopy),
dikarenakan sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan, memiliki kewajiban menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.
k. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan bahwa gangguan sistem telah teratasi melalui:
1) sistem pelaporan elektronik; dan/atau
2) alamat surat elektronik kepada PUJK yang telah memiliki kode pengguna (user code).
l. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan pemberitahuan bahwa gangguan sistem telah teratasi melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf k, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan pemberitahuan dimaksud melalui laman situs web Otoritas Jasa Keuangan.
m. PUJK dinyatakan telah menyampaikan laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) untuk penyampaian secara daring melalui sistem pelaporan elektronik, dibuktikan dengan pemberitahuan terselesaikannya pengisian laporan yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik;
2) untuk penyampaian secara daring melalui alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibuktikan dengan pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik; atau
3) untuk penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
n. Dalam hal PUJK melakukan penyesuaian atau perubahan laporan rencana Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, tata cara penyampaian penyesuaian atau perubahan laporan rencana dilakukan dengan tetap mengacu pada hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
o. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik untuk penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf f dan/atau alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf i, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat dimaksud melalui surat atau pengumuman yang disampaikan melalui:
1) sistem pelaporan elektronik;
2) alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan kepada PUJK yang telah memiliki kode pengguna (user code); dan/atau
3) laman situs web Otoritas Jasa Keuangan.
2. Sistem pelaporan elektronik pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen
a. PUJK harus memiliki akses terhadap sistem pelaporan elektronik untuk menyampaikan laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 1 huruf b.
b. PUJK menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mencantumkan nama, alamat surat elektronik, dan nomor telepon anggota direksi atau petugas PUJK yang akan diberikan akses, untuk memperoleh akses sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. Permohonan PUJK sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
d. PUJK memastikan secara berkala:
1) pengguna (user) aktif merupakan anggota direksi dan/atau petugas yang memiliki kewenangan dan memahami pengisian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan;
2) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat perubahan pengguna (user) dan menunjuk pengguna (user) baru, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan penonaktifan (deaktivasi) pengguna (user) yang tidak dipergunakan;
3) menjaga kerahasiaan kode pengguna (user code) dan kata sandi (password) yang telah diberikan; dan
4) kode pengguna (user code) dan kata sandi (password) yang diberikan digunakan sesuai dengan ketentuan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi V SEOJK 13/SEOJK.08/2024
PDF naskah resmi, halaman 4
Status regulasi
Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Romawi VII angka 2 SEOJK 13/SEOJK.08/2024 (mulai berlaku 24-10-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi VII angka 2 SEOJK 13/SEOJK.08/2024 (mulai berlaku 24-10-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.