Romawi II

SEOJK 13/SEOJK.08/2024 — Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. PUJK memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan: a. laporan Literasi Keuangan; dan b. laporan Inklusi Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: a. laporan Literasi Keuangan 1) laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan 2) laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. b. laporan Inklusi Keuangan 1) laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan 2) laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. 3. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) memuat: a. nama kegiatan; b. kategori kegiatan; c. tujuan kegiatan; d. cakupan kegiatan; e. bentuk pelaksanaan; f. metode pelaksanaan; g. materi; h. sasaran dan/atau jumlah peserta; i. jadwal; j. wilayah; k. frekuensi pelaksanaan; l. sumber dan jumlah biaya; m. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan; n. inisiator kegiatan; o. indikator evaluasi; dan p. bentuk evaluasi, yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian A dan Romawi II Bagian A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 4. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 1) memuat: a. kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang memuat: 1) nama kegiatan; 2) kategori kegiatan; 3) tujuan kegiatan; 4) cakupan kegiatan; dan 5) bentuk pelaksanaan; b. sasaran kegiatan; c. jumlah target konsumen; d. jadwal; e. wilayah; f. frekuensi pelaksanaan; g. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan; h. indikator evaluasi; dan i. bentuk evaluasi, yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian B dan Romawi II Bagian B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 5. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2) memuat: a. nama kegiatan; b. kategori kegiatan; c. tujuan kegiatan; d. cakupan kegiatan; e. bentuk pelaksanaan; f. metode pelaksanaan; g. materi; h. sasaran dan/atau jumlah peserta; i. jadwal; j. wilayah; k. frekuensi pelaksanaan; l. sumber dan jumlah biaya; m. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan; n. inisiator kegiatan; o. indikator evaluasi; p. bentuk evaluasi; q. hasil evaluasi; dan r. dokumentasi, yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian A dan Romawi III Bagian A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 6. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2) memuat: a. kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang memuat: 1) nama kegiatan; 2) kategori kegiatan; 3) tujuan kegiatan; 4) cakupan kegiatan; dan 5) bentuk pelaksanaan; b. sasaran kegiatan; c. jumlah target konsumen; d. jadwal; e. wilayah; f. frekuensi pelaksanaan; g. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan; h. indikator evaluasi; i. bentuk evaluasi; j. hasil evaluasi; dan k. dokumentasi, yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian B dan Romawi III Bagian B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II SEOJK 13/SEOJK.08/2024

PDF naskah resmi, halaman 2

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi VII angka 2 SEOJK 13/SEOJK.08/2024 (mulai berlaku 24-10-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi VII angka 2 SEOJK 13/SEOJK.08/2024 (mulai berlaku 24-10-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.