Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 1

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Yth. Direksi Lembaga Keuangan Mikro di tempat. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /SEOJK.05/2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi lembaga keuangan mikro dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM 1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: a. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 1 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 1

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH