Romawi VII

SEOJK 8/SEOJK.07/2024 — Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pencabutan terhadap surat penetapan penunjukan Asosiasi apabila: a. Asosiasi melanggar ketentuan perundang-undangan; b. Asosiasi mengajukan permohonan pengembalian surat penetapan penunjukan Asosiasi; c. badan hukum Asosiasi bubar; dan/atau d. status badan hukum dari Asosiasi dicabut oleh instansi yang berwenang. 2. Surat penetapan penunjukan Asosiasi yang telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tidak berlaku dan wajib dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 3. Tidak berlakunya surat penetapan penunjukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan. 4. Dalam hal pencabutan surat penetapan penunjukan Asosiasi disebabkan karena Asosiasi mengembalikan surat penetapan penunjukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Asosiasi harus mengajukan surat permohonan pengembalian surat penetapan penunjukan sebagai Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut: a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat penetapan penunjukan tersebut; b. surat penetapan penunjukan sebagai Asosiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan c. surat pernyataan pertanggungjawaban dari pengurus Asosiasi atas kewajiban Asosiasi kepada pihak ketiga dan/atau Anggota. 5. Dalam hal surat penetapan penunjukan Asosiasi menjadi tidak berlaku atau dicabut sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penyelenggara ITSK yang merupakan Anggota dari Asosiasi yang surat penetapan penunjukannya tidak berlaku atau dicabut dapat: a. mendaftar sebagai Anggota pada Asosiasi lain yang telah mendapat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau b. membentuk Asosiasi baru yang selanjutnya mengajukan permohonan untuk memperoleh penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Asosiasi dengan tetap mengikuti persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi VII SEOJK 8/SEOJK.07/2024

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi IX SEOJK 8/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 11-09-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi IX SEOJK 8/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 11-09-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.