Romawi IV

SEOJK 8/SEOJK.07/2024 — Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Tugas Asosiasi Asosiasi bertugas untuk mendukung implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, yang paling sedikit: a. memastikan kepatuhan penyampaian pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. melaksanakan penyusunan aturan operasional, standar industri, perilaku pasar, dan kode etik, berdasarkan karakteristik Penyelenggara ITSK; c. menerima dan meneruskan laporan serta keluhan konsumen kepada Anggota; d. menyusun statistik dan kajian pasar terkait penyelenggaraan ITSK serta memantau risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan yang mencakup antara lain: 1) memberikan rekomendasi pengembangan ekosistem ITSK; dan 2) menyusun strategi dan pengembangan sumber daya manusia; e. melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung fungsi pengembangan, penguatan, pengaturan, pengawasan, serta diseminasi informasi Otoritas Jasa Keuangan; f. perumusan mekanisme asesmen mandiri, termasuk mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran Anggota terhadap aturan dan kode etik; g. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Anggota dan seluruh pemangku kepentingan; h. melaksanakan pelindungan Konsumen; dan i. melaksanakan kerjasama domestik dan internasional. 2. Wewenang Asosiasi Dalam mendukung implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menetapkan dan menegakkan kode etik dan peraturan keanggotaan Asosiasi; dan b. menetapkan mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran Anggota terhadap kode etik dan peraturan keanggotaan Asosiasi. 3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Asosiasi harus: a. mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan b. melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 4. Dalam melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung fungsi pengembangan, penguatan, pengaturan, pengawasan, serta diseminasi informasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, Asosiasi melakukan antara lain: a. pembinaan dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan Anggota terhadap peraturan dan kode etik Asosiasi; b. evaluasi secara berkala terhadap kegiatan dan operasional Anggota; c. penyusunan dokumen yang mencakup antara lain: 1) rencana kerja tahunan; 2) kinerja Asosiasi tahunan; 3) hasil pembinaan dan pemantauan kepatuhan Anggota termasuk area bisnis Anggota yang berisiko secara triwulanan; 4) laporan pengenaan sanksi kepada Anggota atas pelanggaran kode etik dan peraturan keanggotaan Asosiasi; 5) laporan penambahan penerimaan dan/atau pemberhentian pengurangan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 6) laporan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, susunan kepengurusan Asosiasi, dan/atau komite kerja. 5. Ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus mewakili kepentingan seluruh Anggota. 6. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Asosiasi berdasarkan tugas dan wewenang Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan ketentuan keanggotaan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 7. Pelaksanaan tugas dan wewenang Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak mengurangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi Penyelenggara ITSK. 8. Dalam hal ketentuan yang dikeluarkan oleh Asosiasi bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut atau menghentikan pemberlakuan ketentuan Asosiasi tersebut.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV SEOJK 8/SEOJK.07/2024

PDF naskah resmi, halaman 3

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi IX SEOJK 8/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 11-09-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi IX SEOJK 8/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 11-09-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.