SEOJK 8/SEOJK.07/2024 — Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Pemohon mengajukan permohonan sebagai Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan Surat Permohonan Penunjukan sebagai Asosiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi dokumen pendukung.2. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:a. dokumen pengesahan asosiasi Penyelenggara ITSK;b. anggaran dasar Asosiasi Penyelenggara ITSK dan perubahannya;c. kode etik Asosiasi Penyelenggara ITSK;d. struktur organisasi dan susunan pengurus;e. struktur komite kerja Asosiasi Penyelenggara ITSK;f. standar prosedur operasional terkait penyusunan dan penerapan kode etik kepada Anggota;g. sistem pengendalian internal;h. peraturan keanggotaan Asosiasi;i. database Anggota;j. rencana kegiatan Asosiasi;k. surat keterangan domisili asosiasi; danl. daftar sarana penunjang lainnya.3. Komite kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e bertanggung jawab paling sedikit atas fungsi:a. kajian;b. inovasi dan pengembangan;c. pengawasan kode etik;d. pengenaan sanksi; dane. tata kelola dan audit.4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik mailingroomsumitro@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.5. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengalami gangguan, penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara luring dengan cara:a. diserahkan langsung; ataub. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.6. Penyampaian permohonan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditujukan kepada: Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710, Indonesia7. Dalam rangka penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta:a. pengurus asosiasi untuk memaparkan kesiapan operasional asosiasinya; dan/ataub. data dan informasi yang dibutuhkan.8. Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat penetapan penunjukan atau surat penolakan atas permohonan sebagai Asosasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
berdasarkan Romawi IX SEOJK 8/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 11-09-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Romawi IX SEOJK 8/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 11-09-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; Pasal 78 POJK 30/2025 mencabut POJK 3/2024 (induk) hanya untuk evaluasi mandiri, tata kelola, dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara ITSK berizin (sejak 01-07-2026), tidak menyentuh materi SEOJK ini
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.