Romawi IV

SEOJK 7/SEOJK.07/2024 — Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Laporan Insidentil terdiri atas: a. laporan terkait perubahan kegiatan usaha, antara lain perubahan produk dan/atau aktivitas yang terkait dengan model bisnis atau kerjasama; b. laporan terkait kelembagaan, antara lain perubahan kepemilikan saham, kepengurusan, alamat kantor, anggaran dasar/anggaran rumah tangga; c. laporan terkait insiden, antara lain fraud, force majeure, sengketa hukum, dan/atau serangan siber; dan/atau d. laporan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu. Contoh: Laporan terkait compliance dan laporan transaksi selama pandemi. 2. Laporan terkait perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b paling sedikit memuat: a. uraian singkat mengenai perubahan; b. latar belakang terjadinya perubahan; dan c. dokumen pendukung. 3. Laporan terkait insiden sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c paling sedikit memuat: a. uraian singkat mengenai kejadian insiden; b. langkah penyelesaian atas insiden yang diambil oleh Penyelenggara ITSK Terdaftar; c. rencana tindak lanjut pencegahan pasca insiden; dan d. dokumen pendukung. 4. Dalam hal terjadi serangan siber, Penyelenggara ITSK Terdaftar menyampaikan notifikasi awal serangan siber kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah serangan siber diketahui oleh Penyelenggara ITSK Terdaftar. 5. Penyampaian notifikasi awal serangan siber ditujukan kepada pengawas yang bersangkutan melalui sarana elektronik secara tertulis. 6. Penyelenggara ITSK Terdaftar menyampaikan: a. Laporan Insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya insiden dimaksud; dan b. Laporan Insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d paling lambat sesuai dengan tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan. 7. Apabila batas akhir penyampaian Laporan Insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 6 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah pada hari kerja pertama berikutnya. 8. Penyusunan dan penyampaian laporan terkait insiden sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c mengenai fraud dilakukan sesuai dengan tata cara dan mekanisme Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan. 9. Penyusunan dan penyampaian laporan terkait perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a mengacu pada Lampiran III bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 10. Penyusunan dan penyampaian laporan terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mengenai perubahan kepemilikan saham mengacu pada Lampiran III bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 11. Penyusunan dan penyampaian laporan terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mengenai perubahan kepengurusan mengacu pada Lampiran III bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 12. Penyusunan dan penyampaian laporan terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mengenai perubahan alamat kantor mengacu pada Lampiran III bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 13. Penyusunan dan penyampaian notifikasi awal serangan siber sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Lampiran III bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 14. Penyusunan dan penyampaian laporan terkait insiden sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c mengenai serangan siber mengacu pada Lampiran III bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV SEOJK 7/SEOJK.07/2024

PDF naskah resmi, halaman 4

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Romawi VI SEOJK 7/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 08-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 4/SEOJK.07/2025 (pelaporan Penyelenggara ITSK berizin, berlaku 28-04-2025) tidak mencabut SEOJK ini (PENUTUP Romawi VIII hanya tanggal berlaku; dibaca dari PDF JDIH); Pasal 78 POJK 30/2025 tidak menyentuh materi SEOJK ini; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Romawi VI SEOJK 7/SEOJK.07/2024 (mulai berlaku 08-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 4/SEOJK.07/2025 (pelaporan Penyelenggara ITSK berizin, berlaku 28-04-2025) tidak mencabut SEOJK ini (PENUTUP Romawi VIII hanya tanggal berlaku; dibaca dari PDF JDIH); Pasal 78 POJK 30/2025 tidak menyentuh materi SEOJK ini

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.