SEOJK 7/SEOJK.07/2015 — Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.2. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. 3. Anggota...3. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen adalah seorang anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.4. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen.5. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.6. Tim Penguji Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya disebut dengan Tim Penguji adalah tim yang melakukan pengujian terhadap pemenuhan syarat-syarat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.7. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kumpulan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK.8. Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh OJK untuk memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebelum dapat dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.