Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi V

SEOJK 4/SEOJK.07/2025 — Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Yang Memiliki Izin Usaha di Otoritas Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Laporan Insidental terdiri atas: a. laporan terkait perubahan kegiatan usaha, antara lain perubahan produk dan/atau aktivitas yang terkait dengan model bisnis atau kerjasama; b. laporan terkait kelembagaan, antara lain perubahan kepemilikan saham, kepengurusan, alamat kantor, anggaran dasar/anggaran rumah tangga; c. laporan terkait insiden, antara lain fraud yang tidak terdapat keterlibatan dari Penyelenggara ITSK, force majeure, sengketa hukum, dan/atau serangan siber; dan/atau d. laporan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu. Contoh: laporan terkait compliance dan laporan transaksi selama pandemi. 2. Laporan terkait perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b paling sedikit memuat: a. uraian singkat mengenai perubahan; b. latar belakang terjadinya perubahan; dan c. dokumen pendukung. 3. Laporan terkait insiden sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c paling sedikit memuat: a. uraian singkat mengenai kejadian insiden; b. langkah penyelesaian atas insiden yang diambil oleh Penyelenggara ITSK; c. rencana tindak lanjut pencegahan pasca insiden; dan d. dokumen pendukung. 4. Dalam hal terjadi serangan siber, Penyelenggara ITSK menyampaikan notifikasi awal serangan siber kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah serangan siber diketahui oleh Penyelenggara ITSK. 5. Penyampaian notifikasi awal serangan siber ditujukan kepada pengawas yang bersangkutan melalui sarana elektronik secara tertulis. 6. Penyelenggara ITSK menyampaikan: a. Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya insiden dimaksud; dan b. Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d paling lambat sesuai dengan tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan. 7. Penyelenggara ITSK menyampaikan: a. laporan terkait perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. b. laporan terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mengenai perubahan kepemilikan saham sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 8. Penyusunan dan penyampaian laporan terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mengenai perubahan kepengurusan mengacu pada Lampiran III bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 9. Penyusunan dan penyampaian laporan terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b mengenai perubahan alamat kantor mengacu pada Lampiran III bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 10. Penyusunan dan penyampaian notifikasi awal serangan siber sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Lampiran III bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 11. Penyusunan dan penyampaian laporan terkait insiden sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c mengenai serangan siber mengacu pada Lampiran III bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi V SEOJK 4/SEOJK.07/2025

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VIII SEOJK 4/SEOJK.07/2025 (mulai berlaku 28 April 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 28-04-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH