SEOJK 1/SEOJK.06/2024 — Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Dalam menyampaikan data transaksi Pendanaan dan laporan berkala, anggota Direksi dan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam Romawi V harus memiliki kode pengguna (user ID) dan kata sandi (password).2. Untuk memperoleh kode pengguna (user ID) dan kata sandi (password) dalam rangka menyampaikan data transaksi pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota Direksi harus menyampaikan permohonan pendaftaran hak akses pusat data fintech lending melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.3. Untuk memperoleh kode pengguna (user ID) dan kata sandi (password) dalam rangka menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota Direksi harus menyampaikan permohonan pendaftaran hak akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.4. Dalam hal terdapat perubahan anggota Direksi penanggung jawab dan/atau petugas penyusun data transaksi pendanaan dan/atau laporan berkala, Penyelenggara menyampaikan laporan perubahan anggota Direksi penanggung jawab dan/atau petugas penyusun data transaksi Pendanaan dan/atau laporan berkala sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
Dasar: Romawi IX (Penutup): mulai berlaku 1 Juli 2024; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 10/POJK.05/2022, dicabut oleh Pasal 236 POJK 40/2024, tetapi Pasal 235 huruf b POJK 40/2024 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Tidak ada ketentuan penutup di Pustaka Hukum (termasuk Pasal 33 POJK 8/2026, yang hanya mencabut Pasal 187 POJK 40/2024) yang mencabut SEOJK ini. Risiko: materinya tumpang tindih dengan POJK 8/2026 (pelaporan data transaksi pendanaan), jadi uji per butir apakah masih "tidak bertentangan". JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.