Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Sejak semula pada umumnya sudah dirasakan sebagai suatu keganjilan, bahwa di Indonesia, meskipun telah merupakan suatu Negara merdeka, masih saja berlaku banyak Undang-undang yang sifat dan tujuannya sedikit banyak tiak dapat dilepaskan dari jalan pikiran kaum penjajah, yang dalam tindakannya pertama-tama dan mungkin juga dalam keseluruhannya, hanya mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda dan orang-orang Belanda.
Maka hanya dengan rasa terpaksa peraturan-peraturan Undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan Belanda itu, dilaksanakan oleh para yang berwajib.
Dalam keadaan yang demikian ini, dapat dimengerti, bahwa sering dicari jalan, terutama secara suatu penafsiran yang istimewa, untuk menghindarkan, bahwa masyarakat dirugikan.
Mengingat kejahatan, bahwa Burgerlijk Wetboek oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek di Negeri Belanda dan lagi untuk pertama-tama diperlakukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, maka timbul pertanyaan, apakah dalam suasana Indonesia Merdeka yang melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda itu, masih pada tempatnya untuk memandang Burgerlijk Wetboek ini sejajar dengan suatu Undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia.
Dengan lain perkataan : apakah Burgerlijk Wetboek yang bersifat kolonial ini, masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai Undang-undang.
Berhubung dengan ini timbul satu gagasan yang menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompokan hukum tak tertulis.
Gagasan baru ini diajukan oleh Menteri Kehakiman, SAHARDJO, SH. pada suatu sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962.
Gagasan ini sangat menarik hati, oleh karena dengan demikian para Penguasa, terutama para Hakim, lebih leluasa untuk menyampingkan beberapa pasal dari Burgerlijk Wetboek yang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia.
Gagasan ini oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bulan Oktober 1962 ditawarkan kepada khalayak ramai dalam seksi Hukum dari Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau M.I.P.I. dan disitu mendapat persetujuan bulat dari para peserta.
Kemudian terdengar banyak sekali suara-suara dari para Sarjana Hukum di Indonesia, yang menyetujui juga gagasan ini.
Sebagai konsekwensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek :
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: (kalimat pembuka) SEMA 3/1963
PDF naskah resmi