POJK 73/POJK.05/2016 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan strategi investasi secara tertulis.(2) Ketaatan terhadap kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.(3) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan;b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan;c. tujuan investasi;d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (yield’s benchmark) yang digunakan;e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi;f. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak;h. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (idle assets) dalam bentuk investasi;i. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;j. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;l. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dano. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi.(4) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:a. ditetapkan oleh Direksi;b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi; danc. disampaikan kepada Kepala Eksekutif paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh Direksi.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 56 POJK 73/POJK.05/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 86, lihat Pasal 84; Pasal 42 huruf b POJK 4/2021; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 86, lihat Pasal 84; Pasal 42 huruf b POJK 4/2021
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.