POJK 73/POJK.05/2016 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Komisaris Independen Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota DPS, atau pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, dalam Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama;b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;c. memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;e. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;f. berkewarganegaraan Indonesia; dang. berdomisili di Indonesia.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 31 POJK 73/POJK.05/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 86, lihat Pasal 84; Pasal 42 huruf b POJK 4/2021; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 86, lihat Pasal 84; Pasal 42 huruf b POJK 4/2021
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.