Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

POJK 73/POJK.05/2016 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib: a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis; b. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; c. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; d. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; e. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan f. membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 21 POJK 73/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 86, lihat Pasal 84; Pasal 42 huruf b POJK 4/2021; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 86, lihat Pasal 84; Pasal 42 huruf b POJK 4/2021

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.