Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — DIREKSI

Pasal 11

POJK 73/POJK.05/2016 — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Direksi Perusahaan Perasuransian wajib: a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, dan kritis. b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan tugasnya; c. mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; d. memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; f. memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; g. memastikan agar informasi mengenai Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan h. membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite investasi, pegawai Perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 11 POJK 73/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 86, lihat Pasal 84; Pasal 42 huruf b POJK 4/2021; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 86, lihat Pasal 84; Pasal 42 huruf b POJK 4/2021

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.