Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IX — PROGRAM ASURANSI WAJIB

Pasal 75

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Program Asuransi Wajib dapat dilakukan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki kantor di luar kantor pusat yang dapat mendukung Program Asuransi Wajib kecuali Program Asuransi Wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; b. memiliki tingkat solvabilitas (risk based capital) 200% (dua ratus persen); c. memiliki tingkat likuiditas 150% (seratus lima puluh persen); dan d. memiliki pegawai yang telah memperoleh pelatihan terkait pengelolaan risiko Program Asuransi Wajib. (2) Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 75 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.