Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VIII — FRAUD · BAB VIII Bagian Kesatu — Anti Fraud

Pasal 72

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaksanakan fungsi pengendalian fraud dan menerapkan strategi anti fraud. (2) Fungsi pengendalian fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut: a. pengawasan aktif manajemen; b. organisasi dan pertanggungjawaban; c. pengendalian dan pemantauan; dan d. edukasi dan pelatihan. (3) Dalam rangka melaksanakan aspek pengendalian dan pemantauan fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan strategi anti fraud yang meliputi: a. pencegahan; b. deteksi; c. investigasi, pelaporan dan sanksi; dan d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. (4) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyampaikan laporan strategi anti fraud kepada OJK sebagai berikut: a. laporan penerapan strategi anti fraud setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan; b. laporan setiap fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau Perusahaan Ceding termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak manajemen perusahaan menandatangani dokumen pelaporan fraud; dan c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat: 1) nama pelaku; 2) bentuk atau jenis penyimpangan; 3) tempat kejadian; 4) informasi singkat mengenai modus; dan 5) indikasi kerugian. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian fraud dan penerapan strategi anti fraud bagi Perusahaan atau Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 72 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.